17 September 2008

Hal-hal Penting yang Harus Diketahui Tentang Hak-hak Pasien

Hampir semua di antara kita pernah mendapatkan pelayanan kesehatan, baik pada praktek pribadi dokter, rumah sakit, puskesmas, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Apa yang ada di dalam benak kita ketika kita meninggalkan tempat pelayanan tersebut? Apakah kita merasa cukup puas dengan apa yang telah diberikan kepada kita? Ataukah masih tersisa pertanyaan atau ganjalan? Jika kita masih menyimpan pertanyaan atau ganjalan, baik tentang penyakit kita, obat yang diberikan kepada kita, maupun terhadap semua tindakan yang dilakukan terhadap kita, maka kita tidak sendiri. Kita pun harus mengevaluasi, jangan-jangan (meskipun tidak selalu) hal ini disebabkan karena kita tidak mendapatkan apa yang menjadi hak-hak kita sebagai pasien

Oleh karena itu, hal penting pertama yang harus kita ketahui tentang hak pasien adalah bahwa kita harus menjadi pasien yang berdaya dengan mengetahui dan menyadari bahwa serangkaian hak telah melekat dalam diri kita. Banyak alasan mengenai mengapa pembangunan kesadaran ini menjadi penting. Beberapa kasus pelanggaran hak pasien, misalnya penelantaran pasien, kesalahan dokter, atau ketertutupan informasi semakin menyadarkan kita akan pentingnya hal tersebut.

Adanya hak dan kewajiban membantu meningkatkan kepercayaan pasien dengan memastikan bahwa sistem pelayanan kesehatan bersifat cukup adil dan responsif terhadap kebutuhan mereka, memberitahukan kepada pasien mekanisme untuk memenuhi keinginan mereka, dan mendorong pasien untuk mengambil peran aktif serta kritis dalam meningkatkan kesehatan mereka. Selain itu, hak dan kewajiban juga dibuat untuk menegaskan pola hubungan yang kuat antara pasien dengan dokter.

Hak sendiri merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Dengan demikian, dengan menyadari hak-hak kita, akan membantu kita untuk menjadi lebih kritis dan mengusahakan agar hak-hak tersebut dipenuhi, serta memberikan perlindungan kepada kita apabila hak-hak tersebut dilanggar atau diabaikan. Tentu saja karena hukum memang dibuat untuk melindungi kepentingan umat manusia. Demikian pula dengan hak-hak pasien. Ia dibuat guna melindungi kepentingan pasien itu sendiri.

Bahkan, bukan hanya itu, hak-hak pasien juga sekaligus melindungi kepentingan profesional dokter. Artinya, dengan adanya hak-hak pasien, dokter dituntut untuk lebih kompeten dan menerapkan perilaku profesional, seperti mendahulukan kepentingan pasien, menghormati orang lain, akuntabilitas, kewajiban untuk terus belajar, jujur, tulus, dan berterus terang dalam berkomunikasi dengan pasien, serta komitmen terhadap tugas melayani masyarakat sehingga selalu memiliki kesiapan dan responsivitas setiap kali dibutuhkan.

Pemerintah Indonesia telah menciptakan beberapa perangkat hukum guna melindungi hak-hak pasien. Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan konsumen) menegaskan bahwa pasien adalah juga konsumen yang memiliki hak yang harus dihormati, seperti hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan; hak hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi; hak memilih dokter dan mendapatkan second opinion (pendapat kedua), serta hak untuk mendapatkan rekam medik.

Sementara itu, Undang-undang no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menyebutkan mengenai hal-hal yang hampir sama, antara lain hak untuk mendapatkan kesehatan optimal, hak atas informasi, hak atas rahasia kedokteran, hak atas pendapat kedua, serta ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan penyedia pelayanan kesehatan.

Karena pasien adalah juga merupakan seorang manusia, maka hak-hak yang dimiliki oleh pasien tersebut juga merupakan bagian dari atau berakar kepada hak-hak asasinya sebagai manusia. Sebagai contoh, hak untuk menentukan nasibnya sendiri (the right to self determination). Dengan hak tersebut, seorang pasien dapat terlibat dalam setiap keputusan yang menyangkut dirinya, bebas memilih untuk menerima atau menolak terhadap tindakan atau perawatan yang dikenakan padanya, mendapatkan semua informasi mengenai kesehatannya, serta bebas memilih dokter, perawat, atau fasilitas kesehatan yang dikehendaki.

Dengan hak atas informasi, kita patut untuk memperoleh informasi yang akurat dan mudah untuk kita pahami. Informasi tersebut antara lain berkaitan dengan rencana kesehatan kita, penyedia pelayanan kesehatan atau dokter yang menangani kita, maupun mengenai fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Termasuk didalamnya mengenai diagnosis, prosedur medis, penyakit, prognosis (kelanjutan perjalanan) penyakit, terapi/obat yang kita dapatkan, dan kondisi pasien yang lain. Kadang dokter tidak memberikan keterangan mengenai penyakit secara gamblang dengan alasan khawatir menimbulkan reaksi emosional keluarga pasien, atau berpikiran bahwa pasien tidak akan mampu memahami apa yang dijelaskan. Dengan menghindar, memutarbalikkan kenyataan, atau menghentikan pembicaraan, dokter dapat menghindari setiap konfrontasi yang tidak mengenakkan.

Untuk mendapatkan segala informasi tersebut, sebagai pasien kita harus bersikap kritis serta proaktif untuk bertanya. Di Amerika, pasien bahkan diyakinkan untuk bisa membaca tulisan dalam resep dokter jika resep tersebut ditulis dengan tangan. Akan lebih baik bila secara pribadi kita memiliki catatan tersendiri berisi riwayat setiap terapi, penyakit, maupun kelainan yang pernah kita miliki, sehingga memudahkan kita dalam mengkomunikasikan hal ini dengan dokter dan memudahkan dokter untuk membuat keputusan dengan melihat riwayat kita tersebut.

Jika kita memiliki kendala tertentu, misalnya berbicara dengan bahasa lain, memiliki kecacatan fisik maupun mental, atau sekedar tidak dapat memahami sesuatu, maka kita dapat memperoleh bantuan untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai setiap keputusan yang menyangkut kesehatan kita. Dengan hak atas informasi tersebut, berarti kita juga memiliki hak untuk mengakses rekam medis dan hak untuk memperoleh pendapat kedua. Selain untuk mendapatkan pendapat kedua kita juga memiliki hak untuk memilih dokter/Penyedia Pelayanan Kesehatan.

Keterlibatan atau partisipasi aktif dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kesehatannya juga menjadi hak bagi setiap pasien. Sebagai contoh, dokter dan pasien dapat bersama-sama berdiskusi mengenai berbagai macam alternatif untuk kelanjutan perawatan ataupun tindakan yang dikenakan padanya. Dokter dapat memberikan masukan mengenai masing-masing kelebihan dan kekurangannya, kemudian pasien memiliki hak penuh untuk mempertimbangkan dan terlibat dalam pembuatan keputusan. Informasi mengenai tindakan medis ini harus diberikan baik diminta ataupun tidak oleh pasien yang bersangkutan.

Untuk itu, dalam pelayanan kesehatan juga dikenal adanya informed consent. Informed Consent ini merupakan persetujuan pasien terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter, baik berupa lisan maupun tertulis. Pasien juga memiliki hak untuk memutuskan dan meminta pemakaian obat generik untuk dirinya.

Jika pasien memiliki keluhan atau mengajukan komplain dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya, maka ia memiliki hak untuk didengar. Bahkan, jika terbukti hak-haknya telah dilanggar atau ia menderita kerugian karena sebuah kesalahan, maka ia pun berhak untuk mendapat ganti rugi. Selain keluhan atau komplain, pasien juga dapat mengajukan permintaan atau tuntutan, yang juga berhak untuk didengarkan.

Selain hak-hak tersebut di atas, pasien juga memiliki hak atas rahasia kedokteran (kerahasiaan informasi yang terdapat pada dirinya dan dokter), hak atas akses terhadap pelayanan darurat, dan hak untuk dihormati serta tidak mendapat diskriminasi.

Namun demikian, masih disayangkan bahwa perangkat-perangkat hukum yang kita miliki masih kurang berdaya dalam melindungi masyarakat. Pintu-pintu hukum kita masih lemah. Pasien juga masih berada di posisi yang lemah. Lebih parahnya, banyak di antara masyarakat kita yang kurang sadar hukum, kurang mengetahui hak-haknya, bahkan lebih memilih bila bersikap narimo apabila mendapatkan kerugian, pengabaian, atau pelanggaran. Kondisi ini juga kadang didukung dengan adanya posisi dokter yang sering cenderung lebih kuat. Kesenjangan pengetahuan memang sering menjadikan relasi dokter-pasien cenderung asimetris, meskipun sekarang telah mulai berkembang ke arah yang lebih partisipatoris. Terlebih dengan adanya sistem dan struktur layanan medis yang belum baik, semisal belum berfungsinya sistem rujukan, kekurangsempurnaan rekam medis, maupun belum sempurnanya sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan pun masih banyak dianggap lebih bersifat industrialisasi. Untuk itu, selain meningkatkan kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak kita, kita juga menanti adanya perangkat hukum yang lebih berwibawa dan mempunyai gigi untuk melindungi hak-hak kita sebagai pasien.***

0 komentar:

AddThis

Share |

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP