15 Februari 2009

Pemberdayaan Masyarakat dalam Konsep “Kepemimpinan Yang Mampu Menjembatani”: Bagaimana Mengukurnya?

Oleh: Maftuhah Nurbeti

Setiap organisasi bersifat kolaboratif. Tak terkecuali organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Artinya, ia—tidak bisa tidak—harus berkolaborasi dengan berbagai pihak yang lain untuk mencapai apa yang telah menjadi visi dan misinya. Kolaborasi tersebut antara lain dilakukan dengan penduduk atau masyarakat, stakeholder atau pemangku kepentingan, maupun dengan organisasi-organisasi yang lain. Dalam hubungan kolaborasi tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi bagian penting, misalnya responsivitas personal maupun kolektif terhadap visi dan misi, responsivitas institusi terhadap masyarakat atau pelanggan, bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan, serta bagaimana melakukan inovasi sosial. Pada keseluruhan proses tersebut, peran dari sorang pemimpin (bridging leader) yang mampu menjembatani sangatlah penting. Ia menjembatani antara pencapaian visi misi dengan langkah-langkah yang dilakukannya, menjembatani organisasinya dengan masyarakat, stakeholder, organisasi lain, maupun elemen-elemen lain di luar organisasinya, serta menjembatani antara berbagai kelompok yang ada pada masyarakatnya.

Kunci dari kepemimpinan yang mampu menjembatani ini adalah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengubah pandangannya, dari pemahaman dan kepemilikan yang bersifat personal, menjadi aksi yang bersifat kolektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kerangka konsep kepemimpinan yang mampu menjembatani tersebut dapat terlihat dalam gambar berikut ini, yang merupakan terori kepemimpinan untuk mencapai outcome dan tujuan sosial:



Berdasarkan gambar di atas, terdapat tiga elemen penting dalam kepemimpinan tersebut. Pertama, pemimpin harus memiliki kesadaran dan sense kepemilikan pribadi (turut merasa memiliki) terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi. Kedua, setelah dari dirinya, ia “menempa” hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah tersebut. Dengan mengembangkan co-ownership tersebut, ia dapat memberikan pemahaman yang memadai tentang masalahnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang ketiga adalah Co-creation. Aspek terakhir ini merupakan aksi kolaborasi dimana tercetus komitmen untuk bersama-sama bergerak secara kolaboratif menuju pencapaian hasil, target, dan tujuan bersama.[1]

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bagian penting pula dalam kerangka kerja organisasi kolaboratif pada gambar di atas. Dalam bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat ini merupakan salah satu tema sentral dalam Ottawa Charter tahun 1986. Setelah itupun ia menjadi isu yang cukup hangat untuk dibicarakan pada berbagai literatur kesehatan, meskipun ia sebenarnya mengakar pada psikologi komunitas, organisasi komunitas, dan liberasi pendidikan.

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah bagaimana kita akan mengukur pemberdayaan masyarakat tersebut? Patut disayangkan, untuk mengukur pemberdayaan masyarakat tersebut masih cukup sulit untuk dilakukan dan dilaksanakan.[2] Oleh karena itu, untuk mencoba mengukurnya, kita harus memiliki beberapa pertanyaan kunci, yang berhubungan dengan masalah teoretis dan masalah praktis.

1. Masalah teoretis kunci

Pertanyaan yang harus diajukan dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat disini adalah:

Pertama, siapakah masyarakat yang menjadi konteks program; Pengenalan karakter masyarakat ini penting dan dilatar belakangi oleh bukti-bukti bahwa masyarakat bersifat heterogen dan memiliki energi, waktu, motivasi, dan kepentingan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus promosi kesehatan, terdapat lokasi-lokasi tertentu yang tidak memiliki ketua RT, misalnya di perumahan yang penghuninya baru pulang setelah jam 8 malam. Dapat diperkirakan bahwa rencana program penyuluhan secara oral kepada mereka akan sulit dilaksanakan. Dengan demikian, pendekatan lain bisa dilakukan misalnya melalui situs jika mereka mudah mengakses internet, atau menggunakan fasilitas mobile messaging.

Pertanyaan kedua berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang sekiranya dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian Laverack, faktor-faktor tersebut antara lain partisipasi, kepemimpinan, analisis masalah, struktur organisasi, mobilisasi sumber daya, link (tautan) terhadap yang lain, pertanyaan “mengapa”, manajemen program, dan peran dari pihak luar. [3]

Pertanyaan ketiga adalah apakah pemberdayaan masyarakat ini merupakan proses atau merupakan outcome. Dalam hal ini, banyak literatur yang menyebutkan bahwa jawabannya adalah bisa kedua-duanya. Hampir semua bersepakat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses yang dinamis dan melibatkan berbagai hal, seperti pemberdayaan personal, pengembangan kelompok kecil yang bersama-sama, organisasi masyarakat, kemitraan, serta aksi sosial politik.2 Adapun, sebagai outcome, ia merupakan perubahan pada individu maupun komunitas yang bersifat saling mempengaruhi.

2. Masalah praktis kunci

Sementara itu, pertanyaan yang berhubungan dengan masalah praktis antara lain: pertama, bagaimana kita dapat mengembangkan kapasitas sebagai bagian dari pendekatan program. Dalam hal ini, upaya pemberdayaan dijadikan sebagai upaya untuk membangun atau mengembangkan kemampuan dari individu-individu heterogen yang telah memiliki ketertarikan dan perhatian, serta memperkuat kesadaran mereka akan perjuangan dan aktivisme masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat.

Pertanyaan kedua berhubungan dengan bagaimana kita dapat mempromosikan pemberdayaan, melampaui upaya-upaya untuk mengukurnya; dan ketiga, bagaimana pendekatan tersebut dapat mempengaruhi peran dan tanggung jawab dari pemangku-pemangku kepentingan.2 Pihak pemangku kepentingan ini tidaklah hanya dimaknai sebagai mereka yang memiliki kekuatan politik, melainkan semua pihak yang mampu untuk turut membantu memberikan dukungan pada keseluruhan proses pemberdayaan masyarakat. Sebagai contoh, yang ditunjukkan oleh pelayanan swasta Mobinet, yang dengan konsep teknologi informasinya, membantu pemberdayaan masyarakat di Yunani.[4]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dalam konsep bridging leadership. Ia dapat diupayakan untuk diukur melalui beberapa pertanyaan kunci yang bersifat teoretis dan praktis. Dengan mempertimbangan setiap aspek dalam ukuran-ukuran tersebut, diharapkan agar apa yang menjadi tujuan dan visi misi bersama dapat tercapai dengan lebih sempurna.***

REFERENSI


[1] Asian Institute of Management (2008). Bridging Leadership Framework. http://blfellows.wordpress.com/about/the-bridging-leadership-framework/

[2] Lacerack G, Wallerstein N (2001) “Measuring Community Empowerment: A Fresh Look at Organizational Domains”. Health Promotion International, Vol. 16, No. 2, 179-185, Juni 2001

[3] Laverack, G (1999). Adressing the Contradiction between Discourse and Practice in Health Promotion. PhD Thesis. Deakin University, Melbourne, Australia

[4]Angelidis P, Psymarnou A (2008) MOBINET: e-Wellness services fostering citizen empowerment.http://www.vidavo.gr/files/MOBINET_eWellness_services_fostering_citizen_empowerment.pdf

0 komentar:

AddThis

Share |

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP